Demo-Mosi-Tidak-Percaya.jpg

Ulasan Sederhana Arti Mosi Tidak Percaya

oleh: inggil Life Style Thursday, 8 October 2020 15:00 p.m.


Mancode - Sedang ramai dibicarakan di sosial media tagar “Mosi Tidak Percaya”. Kalimat terakhir mulai viral usai pemerintah Jokowi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut diambil pada Rapat Paripuna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, Senin, 5 Oktober 2020.

Kebijakan dari pihak pemerintah pun menyerukan Mosi Tidak Percaya dari berbagai kalangan masyarakat. Berbagai aksi massa hingga turun ke jalan pun banyak digelar di berbagai kota. Selain itu tagar berupa “Mosi Tidak Percaya” juga mulai diserukan oleh para netizen. Alasannya, karena sejumlah pasal dianggap bermasalah dalam rencana pengesahan RUU dan revisi UU.

Demonstran-Mosi-Tidak-Percaya.jpg

Pertanyannya apa sebetulnya makna dari kalimat “Mosi Tidak Percaya”. Apa dan bagaimana sesungguhnya mosi ini?

Menelisik dari sejarahnya, arti mosi tidak percaya dipakai oleh parlemen untuk menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah karena dinilai tidak lagi mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, saat ini justru mosi tidak percaya digunakan oleh masyarakat karena merasa kebijakan DPR dan pemerintah dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Jauh dari itu, mosi tidak percaya telah dipakai pada sistem pemerintahan parlementer. Awalnya, tradisi tersebut dimulai sejak Maret 1782, tepatnya setelah kekalahan pasukan Britania dalam pertempuran Yorktown.

Setelah kekalahan tersebut, pihak parlemen menegaskan sikapnya untuk tidak lagi percaya kepada menteri yang menjabat. Sosok Perdana Menteri saat itu, Lord North menanggapi dengan sikap yang tak kalah tegas meminta Raja George III menerima surat pengunduran dirinya.

Di Indonesia sendiri, mosi tidak percaya juga telah dilakukan pada masa demokrasi liberal. Kala itu, ditunjukkan pada Perdana Menteri, Natsir. Pemberontakan terjadi di hampir seluruh wilayah Tanah Air dan mengancam keamanan dalam negeri. Termasuk dengan adanya Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, hingga RMS. Puncaknya pada 22 Januari 1951, parlemen pun menyuarakan mosi tidak percaya.

Poster-Mosi-Tidak-Percaya.jpg

Hasilnya, pada 21 Maret 1951, Perdana Menteri, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Dua tahun kemudian, mosi yang sama juga mengakibatkan jatuhnya kabinet Wilopo, pada 2 Juni 1953.

Melihat dari sejarahnya bisa dilihat bahwa mosi tidak percaya adalah kondisi di mana kinerja atau keputusan rapat yang diambil oleh pejabat pemerintahan tidak dilakukan dengan baik. Hal ini serupa dengan ulasan dari laman Hukum Online, di mana pada penjelasannya ditulis berupa Mosi adalah keputusan rapat, misalnya parlemen yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat.

Secara umum, ketika parlemen memutuskan untuk mengeluarkan mosi tanda tidak percaya, sebuah pemerintahan haruslah segera mengundurkan diri atau membubarkan parlemen untuk kemudian mengadakan pemilihan umum.

Hal ini seperti yang berlaku pula di Jerman, di mana kanselirnya bisa diberhentikan melalui suara mayoritas parlemen melalui mosi tanda tidak percaya.

Lantas, bagaimana hal ini berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia ini?

Dapat dilihat dari laman hukum online, bahwa hak-hak DPR diatur dalam pasal 77 ayat (1), UU Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak tersebut berupa tiga hal, yakni interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Buruh-Omnibus-Law.jpg

Dari keseluruhan hal di atas, tidak ada yang secara tegas menyebutkan perihal mosi ketidakpercayaan. Namun, hak DPR untuk ‘Menyatakan Pendapat’ bisa menjadi pengajuan mosi, meski dianggap sebatas istilah politik semata.

Dilihat dari sejarah dan penjelasannya bisa diketahui bersama jika mosi tidak percaya dilahirkan dari parlemen kepada pemerintah. Lucunya, yang terjadi di Indonesia seringkali mosi ketidakpercayaan justru berasal dari mahasiswa dan masyarakat sipil ke DPR dan pihak pemerintah sendiri.

Baca Juga: Potret Poster Lucu Bikinan Mahasiswa Saat Aksi Demo

Baca Juga: 3 Demonstran Tak Terduga yang Ikut Aksi Penolakan RUU KUHP

Baca Juga: Motor Skills Jakarta Kampanyekan Berkendara Tanpa Ponsel


Share To


inggil

inggil

Oct. 8, 2020, 3 p.m.


tags : RUU Cipta Kerja Mosi Tidak Percaya Demo Arti Mosi Tidak Percaya Penjelasan Mosi Tidak Percaya Omnibus Law Sejarah Mosi Tidak Percaya


Average: 0
Rating Count: 0
You Rated: Not rated

Please log in to rate.


Comments


Please Login to leave a comment.

ARTIKEL TERKAIT LAINNYA

you may also like