Daftar Instansi yang Tidak Diminati pada CPNS 2018

Meskipun pemerintah selalu berupaya memajukan bidang kewirausahaan dengan mengadakan berbagai pelatihan hingga pemberian modal, namun pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Ragam alasan mengapa PNS masih menjadi pekerjaan yang paling diminati, meskipun harus bersaing dengan ribuan bahkah jutaan pelamar dari berbagai daerah Indonesia. Biasanya, alasan sederhana jadi PNS adalah mendapat dana pensiun, bebas dari pemutusan hak kerja (PHK), hingga gengsi.

Setiap tahunnya, Pemerintah membuka lowongan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di sejumlah instansi. Tahun ini, pendaftaran CPNS 2019 dijadwalkan akan dibuka pada 11 November 2019 mendatang dan bisa dilakukan secara daring lewat situs Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga: Deretan Jam Tangan Fashionable untuk Beraktivitas

Baca Juga: Rekomendasi Tas Ransel Pria Fashionable

Baca Juga: 4 Sepatu Kulit Lokal Ini Cocok untuk Acara Formal

Pada tahun 2018, menukil dari laman Kompas, berdasarkan data BKN, terdapat lebih dari empat juta pelamar yang membuat akun di situs Sistem Seleksi CPNS Nasional 2018. Dari jumlah pelamar tersebut, diketahui sejumlah instansi yang paling diminati dan tidak diminati.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tercatat menjadi instansi diminati para CPNS. Adapun, jumlah pelamar ke Kemenkumham mencapai 487.071 pelamar. Untuk lembaga daerah, Provinsi Jawa Timur jadi lembaga daerah tingkat provinsi yang paling diminati.

Setidaknya, ada 63.186 pelamar yang memilih bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, untuk tingkat Kabupaten atau kota, Kota Bandung menjadi favorit para CPNS dengan angka mencapai 19.169 pelamar.

Nah, mungkin di antara Mancoder berniat ingin mendaftarkan diri sebagai CPNS bisa menyimak terlebih dahulu sejumlah instansi yang tidak terlalu diminati pada CPNS 2018 di antaranya:

Kementerian atau Lembaga

1. Badan Koordinasi Penaman Modal : 843 pelamar

2. Sekretariat Jenderal MPR : 771 pelamar

3. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial : 697 pelamar

4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan : 667 pelamar

5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir : 657 pelamar

Pemerintah Provinsi

1. Provinsi Sulawesi Tenggara : 3.127 pelamar

2. Provinsi Sulawesi Utara : 2.916 pelamar

3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : 2.805 pelamar

4. Provinsi Maluku : 2.644 pelamar

5. Provinsi Sulawesi Tengah : 1.712 pelamar

Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Kota Bukittinggi : 759 pelamar

2. Kota Padang Panjang : 701 pelamar

3. Kota Lubuk Linggau : 571 pelamar

4. Kabupaten Sigi : 482 pelamar

5. Kota Gunung Sitoli : 154 pelamar