KPAI Bantah Terima Dana Asing untuk Perangi Iklan Rokok

Lembaga/Kementerian yang dimotori oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Djarum Foundation untuk menghentikan penggunaan anak sebagai media promosi citra merek dagang rokok Djarum melalui audisi beasiswa bulutangkis. Kabar tersebut membuat semua pihak terkejut dan masyarakat menyalahkan KPAI atas aksi gegabahnya tersebut.

Beberapa netizen menyebut KPAI menerima dana asing untuk memerangi iklan rokok yang melibatkan anak. KPAI menyanggah informasi itu. Ketua KPAI Susanto menyatakan lembaganya tidak sedikit pun menerima dana dari Bloomberg Initiative, demikian seperti yang dilansir dari Detik.com

Informasi itu diunggah beberapa netizen yang mengambil artikel di salah satu situs berita pada 2012. Dalam artikel itu disebutkan, KPAI dan sejumlah lembaga lainnya menerima dana dari Bloomberg Initiative, untuk keperluan kampanye antitembakau dan antirokok. Informasi serupa dituliskan oleh sejumlah pihak dalam berbagai situs internet.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Apa sebenarnya tugas dan fungsi KPAI sehingga audisi beasiswa Djarum ini mencuat ke permukaan?

KPAI bekerja sesuai dengan Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lembaga bersifat independen. Sesuai dengan Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak

- Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak

- Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak

- Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak

- Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan

- Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Merujuk pada pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014, KPAI meminta audisi bulu tangkis Djarum Foundation menghilangkan unsur eksploitasi yang menjadikan tubuh anak sebagai media promosi gratis. KPAI juga telah mengajukan pilihan kepada Djarum untuk mengganti proses seleksi ke skala yang lebih kecil.

KPAI menyebut Djarum boleh menjalankan kembali agenda seleksi atlet mereka, asalkan tuntutan tersebut dijalankan. Namun, karena Djarum sudah terlanjur pamit, maka KPAI merekomendasikan kepada Kemenpora untuk mengambil alih tanggung jawab untuk tetap mencari dan mengoptimalkan upaya pencarian, penggalian, serta pembibitan atlet.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mendukung agar Audisi Umum PB Djarum jalan terus. Di mata Imam, tak ada yang salah dari Audisi Umum itu.

Baca Juga: The Comment NET TV Pamit